Ekonomi Seret dan Korupsi Marak? Survei Kawula17 Tunjukkan Rasa Frustrasi Publik terhadap Pemerintah

Ekonomi Seret dan Korupsi Marak? Survei Kawula17 Tunjukkan Rasa Frustrasi Publik terhadap Pemerintah - Kondisi ekonomi dan maraknya isu korupsi terus menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kawula Nasional17 (NKS) kuartal kedua tahun 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17), kedua isu ini menjadi pemicu utama ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Temuan survei ini menggambarkan sentimen publik yang semakin kritis terhadap kebijakan yang ada dan langkah penanggulangan korupsi yang dianggap belum tuntas.

Prioritas Utama: Ekonomi dan Korupsi

Dalam survei tersebut, 52% responden menyatakan bahwa isu ekonomi merupakan masalah paling krusial, meskipun terdapat sedikit penurunan ketimbang survei kuartal pertama yang mencapai 60%. Kekhawatiran utama terkait ekonomi muncul dari data peningkatan angka pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%). Isu-isu tersebut terus mencuat sebagai persoalan serius, terutama di wilayah Jawa, yang mencatat persentase kepedulian hingga 62%.

Baca juga:Pantai Siung, Keindahan Karang dan Pasir Putih

Selain ekonomi, isu korupsi juga mendapatkan sorotan signifikan dari masyarakat. Hampir setengah responden (48%) menyampaikan keprihatinan mereka terhadap praktik korupsi yang masih marak.

Koreksi atas pemberitaan kasus-kasus korupsi yang terus muncul di ruang publik menandakan bahwa pengungkapan kasus saja belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Menurut Transparency International Indonesia, langkah-langkah yang ada saat ini perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih proaktif, seperti pengesahan RUU yang mendukung pencegahan korupsi dan penegakan sistem meritokrasi.

Ekonomi dan Korupsi: Tugas Besar Pemerintah

Survei NKS mengungkapkan bahwa kurangnya upaya efektif dalam menangani kenaikan harga bahan pokok serta permasalahan kemiskinan—yang dikhawatirkan mencapai 49% secara keseluruhan dan 65% di Jawa—berpotensi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kelompok usia 25-34 tahun mencatat ketidakpuasan mencapai 59%, menandakan betapa pentingnya langkah strategis untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Di sisi isu korupsi, Transparency International Indonesia mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus korupsi oleh pemerintah belum menyelesaikan masalah dari akarnya.

Baca juga:Pantai Sadranan dengan Keindahan Pulau Karang

Kritik muncul karena belum ada dukungan kebijakan seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, maupun peraturan penyediaan barang dan jasa yang ketat. Selain itu, praktik pengisian jabatan yang tidak berdasarkan meritokrasi dan kriminalisasi terhadap whistleblower turut mencoreng citra upaya pemberantasan korupsi.

Maria Angelica, Manajer Program Kawula17, menekankan pentingnya pengawasan kebijakan secara berkelanjutan. Melalui inisiatif seperti “Kawal Prolegnas,” masyarakat kini dapat memantau perkembangan RUU penting, termasuk RUU Perampasan Aset, guna memastikan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi secara menyeluruh.

Tantangan Menuju Pemerintahan yang Lebih Transparan

Hasil survei Kawula17 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil dan penanganan isu korupsi menjadi “pekerjaan rumah” penting bagi pemerintah. Jika kedua isu tersebut tidak segera ditangani secara efektif, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah akan terus menurun. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang dapat meredam gejolak ekonomi dan memberantas perilaku korupsi agar pemerintah mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Survei Nasional Kawula17 (NKS) menggunakan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) dengan pengumpulan data pada periode pengumpulan yang dilakukan pada tanggal 12-15, melibatkan 417 responden dari seluruh Indonesia dengan rentang usia 17-44 tahun dan margin of error sebesar 5%. Data yang dikumpulkan memberikan pandangan mendalam mengenai dinamika isu yang paling dihadapi serta harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah.